SMA Muhammadiyah lagi di Cat

Orang Melayu dan budaya yang kurang baik

Penelitian tentang orang melayu yang berada di semenanjung malaya, singapura dan bsgisn utara Kalimantan Mahatir Muhammad kapan dan tempat lupa, seingat saya saya baca dari sebuah media juga lupa apa koran, majalah, yang jelas media tulisan.

1. Orang Melayu suka tidur siang. apalagi sa'at segalanya berada pada kondisi cukup. contoh : saat menjual kelapa sawit dengan harga Rp 1000/KG sebanyak 1 Ton berarti uang yang dimiliki sebanyak Rp 1.000.000 kondisi inilah yang membuat ia tidur siang. semua kebutuhan utama untuk rumah tangga anak dan lain-lain cukup, andai sa'at tidur siang digunakan untuk merawat aset. atau membantu teman memanen sawitnya. setidaknya incomenya bertambah lebih dari satu juta rupiah dan Ia bisa menabung sa'at nya yang tepat tentu sedikit demi sedikit menambah aset kelapa sawit yang ia miliki.
2. Orang Melayu bersedekah pada karena terpaksa. Contoh 1 : tidak ada rencana untuk bersedekah, tiba-tiba salah satu orang tua mereka meninggal karena serangan jantung pada malam harinya. esok hari sibuk dirumah mereka untuk persiapan persedekahan dengan menguras biaya yang lumayan banyak.Contoh 2 : Sedekah yang dilakukan karena membayar nazar, janji, semua karena terpaksa, bukan karena ikhlas.sehingga berkesan egois.
3. Orang Melayu berpola hidup aneh, contoh : seorang ahli hukum bergelar SH (Sarjana Hukum) pekerjaan Pengacara, punya pendapatan baik secara ekonomi, punya mobil dan rumah mewah, rekening tabungan yang banyak, berpengetahuan dan berwawasan luas, memiliki pergaulan dari berbagai lapisan masyarakat, punya teman dari kalangan pengusaha dan pejabat, dan berpikir sangat logis, ternyata masih melakukan ritual bertarak (tidur dikuburan yang dikramatkan untuk mendapat wangsit dan sejenisnya) untuk membeli nomor togel (undian berhadiah). ritual atau upacara yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik

(LHKP) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik

PROGRAM KERJA

A.  Tujuan

1. Peningkatan partisipasi dan peran warga Muhammadiyah dalam dinamika kebangsaan yang didasari oleh prinsip akhlaqul karimah dan khittah perjuangan Muhammadiyah.
2. Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang lebih maju, adil, makmur, dan bermartabat.

B.  Program Pengembangan

1. Intensipikasi kajian-kajian khusus tentang isu-isu strategis serta kebijakan Pemerintah menjadi bahan bagi penyikapan Muhammadiyah terhadap persoalan-persoalan ummat.
2. Partisipasi aktif dan kreatif dalam upaya penguatan masyarakat sipil/masyarakat madani, serta penegakkan demokrasi yang lebih substansif dan berperadaban mulia.
3. Optimalisasi gerakan aksi anti korupsi dengan membangun jaringan, kerjasama berbagai lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan komunitas-komunitas dalam masyarakat.
4. Peningkatan hubungan sinergis antar kader dan simpatisan Muhammadiyah yang berada di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga strategis lainnya, guna peningkatan peran strategis Muhammadiyah.
5. Pengembangan pendidikan kewarga negaraan (civil education) di berbagai universitas Muhammadiyah dan semua lembaga pendidikan milik Muhammadiyah, guna pembangunan masyarakat demokratis dan berkeadaban.
6. Penyelenggaraan pendidikan kader politik dan penyusunan panduan tentang politik yang Islami, disertai pengembangan forum dan jaringan kader.

C.  Rincian Program

1. Kajian dan seminar kebijakan dan etika politik.
2. Partisipasi aktif dalam kepanitiaan seperti pemilu, pemilukada dan pilpres.
3. Kajian tentang bahaya korupsi dalam dimensi sosial maupun etika beragama.
4. Temu kader dan simaptisan di berbagai parpol dan lembaga negara.
5. Sosialisasi tentang civic education.
6. Pelatihan kader politik Islam dan demokrasi

Puisi Bu Guru Atrianil

Di depan kelas kau berusaha tersenyum manis

Namun, di dalam hati kau menangis.

Aku tak punya apa-apa anakku

Selain buku dan sedikit ilmu

Jika kalian libur dan datang ke rumahku,

jangan takut anakku.

Genteng yang bocor itu

Gelas yang tak berisi air itu

Piring yang tak berisi nasi

Kalian akan bercerita tentang aku

Tentang potret kehidupanku sebagai guru.

Penggalan puisi ini adalah ungkapan hati Atrianil (46), salah seorang guru honorer yang bertugas di tiga sekolah berbeda di Jakarta dan Tangerang, Banten. Puisi ini pernah dibaca Ruminah (36), guru honorer lainnya, dan membuat matanya sembab. Isi puisi ini mewakili perasaannya pula.

Puisi-puisi itu adalah jeritan hati, keluh kesahnya. Ketika tidak tahu harus ke mana lagi mengadu, ia pun memilih menulis.

Himbauan "DEMO" dari : Mas Anto.

""Kepada sluruh saudaraku honorer se-indonesia bersegeralah untuk bersama.
1. istiqhsah
2. persiapkan untuk demo (siapkan dgn cukup baik makanan dan minuman)
3. pakaian PGRI ataw PEMDA
4. kita banjiri istana dgn air mata kita yg terzhalimi.

IRONIS nya DPD FTHSI LAMPUNG mengirimkan sms ke sebagian anggota honorer yg tidak tw krn di butakan informasi

"sy mengingatkan tmn2 K2 jgn terpropokasi dg ajakan apapun tuk aksi ke jakarta yg hanya akan menenggelamkan usaha dan upaya kita slama ini apalagi dgn embel2 didampingi organisasi laen selain organisasi kita sehingga kita berbenturan dgn pemerintah" by samsul (KETUA DPD FTHSNI LAMPUNG).

ada apa dgn DPD FTHSNI PROV LAMPUNG (SILAHKAN TEMEN2 KAB/KOTA DI PROV LAMPUNG CARI TAU) ADA APA DGN DPD FTHSNI LAMPUNG sdgkan DPD pernah mengajak temen2 tuk demo yg BUKAN SERUAN DPP FTHSNI (PUSAT). sementara 1 hari sebelum nya HARIAN LAMPOST (14 FEB 2012) memberitakan bahwa :

"Tenaga Honorer K1 dan K2 di daerah Lampung, Brebes, Blora dan sebagian daerah lain, banyak ternjdi KECURANGAN dan MANIPULASI data baik oleh PIHAK INSTANSI TERKAIT dan jg oleh FORUM (lembaga) honorer" demikian yg dikatakan oleh AINIE KETUA FORUM HONORER INDONESIA (FHI)."

TOLONG TANYAKAN DGN KETUA KAB/ KOTA ANDA. KETUA ANDA TERMSUK GOLONGAN YG MANA. KALO DYA BYAK BICARA YG MEMUTAR BALIKAN FAKTA . SILAHKAN ANDA AJAK TEMAN2 ANDA TUK HANCURAN ITU.
DEMO TGL 20 DAN 21 FEB 2012 DI PIMPIN LANGSUNG OLEH PB PGRI DAN FTHSNI".

Demo Guru Honorer 2012 (liputan Sahabat)

SUDAH beberapa tahun Neng Sri (bukan nama sebenarnya) mengajar di salah satu sekolah dasar negeri di perbatasan Jakarta dengan Bekasi. Ia baru teringat statusnya masih guru honorer, pada saat rekan-rekannya berunjuk rasa di depan Istana Presiden, Senin (20/2) lalu.

Soalnya, selama ini ia hanya tulus mengajar dan pasrah menunggu proses pengangkatan dari instansi atasannya, yang dianggapnya sudah punya struktur organisasi pemerintahan yang baik.

Namun, setelah menyaksikan unjuk rasa tersebut, Neng Sri baru sadar betapa malangnya nasib ratusan ribu guru-guru honorer di negeri ini. Sudah bertahun-tahun mereka mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, tetapi tidak dihargai dengan imbalan yang pantas, dan luput dari perhatian negara.

Padahal, pemerintah sudah membentuk satu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ditambah lagi satu Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) yang ditugaskan untuk mengurusi masalah-masalah kepegawaian. Kedua instansi inilah yang mesti dituding, tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik selama ini.

Ribuan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/2) pekan lalu, menuntut pengesahan rancangan peraturan pemerintah tentang pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil.

Mereka mengaku datang dari Jakarta, Purwakarta, Bandung, Subang, Cilegon, Palembang, Medan, Makassar, dan sejumlah daerah lainnya. Selama ini, sekitar 600.000 guru honorer di seluruh Indonesia, hanya menerima pembayaran honor antara Rp100.000 sampai Rp 300.000 per bulan, padahal sudah di atas lima tahun mereka bekerja.. Yang jelas, imbalan ini sangat tidak manusiawi, karena amat jauh di bawah upah minimum daerah.

Belum lama ini Pemerintah mengumumkan, bahwa tahun 2011 lalu jumlah pengangguran terbuka di Indonesia sebanyak 7,7 juta orang, menurun dari tahun 2007 yang tercatat 10,1 juta orang pengangguran terbuka.

Namun, 600.000 guru-guru honorer ini mestinya termasuk penggangguran (terselubung), apabila dilihat dari penghasilannya hanya antara Rp 100.000 – Rp300.000 per bulan yang tidak mungkin bisa hidup dengan uang sebesar itu, apalagi sudah berkeluarga.

Harus Ribut Dulu

Sangat disayangkan, nasib malang guru honorer ini barulah diperhatikan oleh pemerintah, setelah harus ribut-ribut dulu. Hal serupa juga harus dilakukan oleh para perangkat desa dari seluruh Indonesia, baru-baru ini.

Mereka sampai bermalam di depan istana dan kementerian dalam negeri untuk memperjuangkan nasibnya. Sehingga, pemerintahlah yang sebenarnya mengajari rakyatnya harus ribut-ribut dulu menuntut haknya, agar diperhatikan.

Hal ini terbukti dari tanggapan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo di Jakarta, hari Selasa (21/2) yang menyatakan akan mengangkat guru-guru dan pegawai tata usaha honorer menjadi calon pegawai negri sipil (CPNS), setelah dilakukan seleksi.

Mengapa baru sekarang ditanggapi, padahal guru-guru dan tata usaha honorer ini sudah bekerja puluhan tahun dan bahkan lebih.Pernyataan ini pun baru merupakan janji-janji yang belum pasti bisa segera dilaksanakan, karena menurut Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang dituntut pengunjuk rasa ratusan guru honorer itu, baru akan diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden. Pengangkatan guru honorer menjadi CPNS, baru bisa diproses, setelah RPP itu ditandatangani Presiden.

Anehnya lagi, menurut Abubakar, tenaga honorer yang akan diproses menjadi CPNS adalah tenaga honorer yang diangkat sampai tahun 2005. Berarti tenaga honorer yang diangkat setelah tahun 2005 masih terus terkatung-katung. Ini pun masih dibagi dalam dua kategori.

Kategori pertama yang diproses menjadi CPNS, adalah tenaga honorer golongan I yang diangkat sampai tahun 2005, yakni pegawai di instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang mendapatkan gaji/honor dari APBN/APBD. Jumlahnya, menurut Eko Prasojo, hanya 72.000 orang.

Sedangkan kategori kedua, adalah tenaga honorer golongan II yang diangkat sampai tahun 2005 dan mendapat gaji/honor bukan dari APBN/APBD, misalnya guru yang mendapat honor dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang jumlahnya, menurut Eko sebanyak 650.000 orang. Pengangkatan menjadi CPNS pun, hanya 30 persennya. Berarti, bagian terbesar guru-guru honorer itu masih tetap bernasib malang. Padahal, banyak anggaran yang dikorupsi di Badan Anggaran DPR. ***