Halaman 1 Kompas hari ini menulis makin mahalnya biaya menjadi caleg untuk memperoleh kursi ke DPR pada semua tingkatan.
Satu daerah pemilihan dalam sistem Pemilu kita sangatlah luas. Kegiatan kampanye harus menjangkau setiap sudut daerah pemilihan tsb
Para analis dan partisipan Pemilu rata-rata mengatakan bahwa biaya nyaleg tahun 2014 akan lenih banyak dan lebih mahal dibanding sebelumnya
Politisi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan setiap caleg DPR RI minimal harus sediakan dana minimal 1 milyar utk atribut dan transport
Pengamat Pemilu Putu Artha mengatakan bhw masyarakat msh tergiur dengan uang, sehingga anggaran negara disalahgunakan utk politik
Menurut Kompas, caleg kab/kota caleg hrs rogoh 100-500 juta. Caleg provinsi 500jt -1M. Caleg Pusat 1-5M. Itulah kenyataan politik kita
Dengan biaya sebesar itu, sukar bagi mereka yg tdk berduit akan berhasil memperoleh kursi dalam Pemilu
Karena biaya politik mahal, maka sulit untuk membangun demokrasi yg berkualitas. Biaya politik yg mahal mendorong politisi lakukan korupsi
Di tengah situasi mahalnya biaya politik, harus tetap ada pemimpin idealis dan rakyat yang ingin lakukan perubahan ke arah yg lebh baik
Mrk yg idealis biasanya tdk punya uang banyak, tapi mereka memberi harapan akan perubahan ciptakan pemerintahan yg bersih bebas korupsi
Rakyat juga seyogianya sadar bahwa politik uang dalam Pemilu, jika memilih pemimpin yg salah akan berakibat buruk bagi perkembangan bangsa
Perubahan ke arah kehidupan yg lebih baik, bukan hanya datang dari pemimpin yg idealis, tetapi juga dari rakyat yang inginkan perubahan
Pemilu adalah sarana merubah pemerintahan melalui cara damai, sah dan konstitusional, tanpa kekerasan dan pertumpahan darah
Dengan Pemilu, rakyat menjadi hakim utk menilai apakah pemerintah perlu dipertahankan atau diganti dengan yg baru yg lebih baik
Pemilu hanya 5 tahun sekali. Pilihan rakyat menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Rakyatlah yg menentukan nasib bangsa dan Negara
Jangan karena pemberian uang, rakyat kehilangan kesempatan menentukan nasib bangsa dan negara, nasib dirinya sendiri
